Parmalim ; Sesatkah??

“Marpangkirimon do na mangoloi jala na mangulahon patik ni Debata, jala dapotna do sogot hangoluan ni tondi asing ni ngolu ni diri on.”

-Pantun ni Ugamo Malim
Manusia yang mematuhi dan mengikuti ajaran Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, memiliki pengharapan kelak ia akan mendapat kehidupan roh suci nan kekal.
-Kata bijak Ugamo Malim

Secara implisit, inilah yang menjadi ajaran suci keyakinan Ugamo Malim atau lebih dikenal dengan Parmalim di Tanah Batak sejak turun temurun, seperti yang dikatakan Raja Marnakkok Naipospos selaku Ulu Punguan (pemimpin spiritual) Parmalim terbesar di Desa Hutatinggi Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
Menurut beberapa pandangan ilmuwan sosial, sebenarnya Ugamo Malim layak menjadi sebuah agama resmi. Alasannya ialah dalam ajaran aliran ini juga terdapat nilai-nilai religius yang bertujuan menata pola kehidupan manusia menuju keharmonisan, baik sesama maupun kepada Pencipta. Dan secara ilmu sosial tujuan ini mengandung nilai luhur.
Hanya saja, peraturan pemerintah membantah advokasi tersebut dengan alasan masih adanya berbagai kejanggalan. Misalnya, ketidakadaan dokumen sejarah yang jelas mengenai kapan Parmalim pertama kali diyakini sebagai sebuah kepercayaan di Tanah Batak. Alasan lain, yang tentu saja mengacu pada persepsi umum adalah ketidakadaan kitab suci dan nabi yang jelas berdasarkan kitab suci, yang apabila ada. Di samping itu masih saja ada persepsi masyarakat yang mengatakan bahwa ajaran Parmalim adalah ajaran sesat.

Ormas Berulah

Tak jarang kita sering dibuat gregetan oleh ormas yang berulah
Apalagi akhir-akhir ini kita selalu dihiasi oleh pemberitaan televisi tentang situasi politik negara kita yang akhir-akhir ini selalu disibukkan dengan kata "tandingan"

Salah satu ormas yang tergiur untuk menggunakan kata 'tandingan' tersebut adalah FPI = Front pembela islam.

Dijakarta FPI berulah dengan membuat Gubernur DKI tandingan.

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama tidak banyak berkomentar soal aksi Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang melantik Fahrurrozi Ishaq sebagai "Gubernur Masyarakat Jakarta" di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (1/12/2014).

"Enggak usah dikomentarinlah," ujar Ahok, di Balaikota Jakarta, Senin (1/12/2014). 

Penolakan FPI : Belajar dari Dayak - Indonesia Tanpa FPI

Inspirasi itu datang dari suku Dayak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Lima ribuan warga Dayak turun ke jalan menolak kehadiran Front Pembela Islam (FPI) di daerah mereka. Di spanduk tertera jelas: penolakan bukan soal agama, tapi karena FPI identik dengan kekerasan dan anarkisme. Empat pengurus FPI yang sudah tiba di bandara lantas dihadang dan diusir. Ujungnya, pembentukan FPI di Kalimantan Tengah dibatalkan.

FPI mutung, lantas menuntut pengusutan atas pengusiran ini. FPI bahkan mencoba mengaitkan urusan etnis dengan agama. FPI mengklaim telah menjadi korban serta siap melaporkan Gubernur Kalimantan Tengah karena membiarkan terjadinya kekerasan. Massa yang menolak FPI juga dianggap telah menghancurkan pilar negara: Pancasila, konstitusi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Prestasi Anggota DPR Nol

Prof. Sofjan: Prestasi Anggota DPR Nol 

Eddi Santosa - detikNews

 

Den Haag - Apa prestasi DPR yang bisa dibanggakan? Nol. Prestasinya hanya merekayasa anggaran untuk kepentingan diri sendiri. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Sofjan Siregar, MA kepada detikcom di Den Haag, Sabtu (11/2/2012), menyikapi perkembangan mutakhir tentang perilaku elite politik di tanah air. Menurut Sofjan, konstitusi setiap negara demokratis selalu mencantumkan lembaga parlemen sebagai perwakilan dan penyambung lidah rakyat dalam mengemban tugas legislasi, anggaran dan pengawasan dalam berbangsa dan bernegara. 

"Namun sayangnya, di Indonesia tugas mulia itu semua telah diperkosa oleh para anggota DPR baik secara individu maupun kelembagaan. Terlalu banyak anggota DPR terlibat berbagai kasus kriminal, mulai dari pembohongan politik sampai penyalahgunaan jabatan," ujar Sofjan. 

Ketegasan SBY, Kunci Penyelesaian GKI Yasmin

Ketegasan SBY, Kunci Penyelesaian GKI Yasmin

http://www.beritasatu.com/nasional/28624-ketegasan-sby-kunci-penyelesaian-gki-yasmin.html

"Ini seperti di belahan negara lain yang tidak menerima keberagaman umat beragama."

Ketegasan Presiden akan kasus yang membelit GKI Yasmin dinilai mampu menjadi jalan tengah bagi keadilan yang telah lama dinantikan oleh para jemaat gereja tersebut.

Pernyataan tersebut diucapkan oleh Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Indah Kurniati, yang turut hadir dalam aksi damai jemaat GKI Yasmin yang melakukan ibadahnya didepan Istana Negara, hari ini.

"Saya sih capek yah kenapa ini berlarut-larut masalahnya, saya rasa ini hanya perlu ketegasan presiden dan menteri-menterinya yang terkait untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap walikota tersebut," ujar Indah.

Presiden juga diminta untuk melakukan suatu hal yang menghentikan bentrokan antarumat beragama ini.

Kehadiran Indah dalam aksi yang digelar oleh Jemaat GKI Yasmin ini semata-mata untuk mengawal dan menunjukkan sikap para anggota DPR turut bersimpati atas kasus yang menimpa salah satu tempat peribadatan itu.

"Saya hanya heran ini kok seolah-olah berada di bukan bagian NKRI. Ini seperti di belahan negara lain yang tidak menerima keberagaman umat beragama," jelasnya.

Penulis: Ronna Nirmala/DAS